BALIKPAPAN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
menggencarkan sosialisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Perkebunan
Nusantara (PTPN) Grup kepada Kepala Daerah yang ada di Kalimantan, Selasa
(28/5/2024). Sebelumnya, kegiatan serupa telah digelar di Palembang, Sumatera
Selatan pada 28 Maret 2024 lalu.
Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits
Panjaitan menyampaikan bahwa PTPN Grup akan menerima relaksasi pajak
sebagaimana PSN lainnya di Tanah Air sesuai pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah.
"Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan
untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta mendorong pertumbuhan
industri, maka pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian, dalam hal ini
memberikan relaksasi pajak daerah dan retribusi daerah," kata Horas
Maurits Panjaitan di Ruang Pinus Hotel Grand Jatra Balikpapan.
Tentunya pemberian relaksasi ini juga harus ditetapkan
melalui kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepala Daerah. "Untuk bisa
memberikan apakah dalam bentuk keringanan atau penghapusan dalam memberikan
insentif fiskal," ujarnya.
Selanjutnya kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan
pajak daerah dan retribusi daerah bisa berupa mengubah tarif pajak dan
retribusi. Kemudian pengawasan terhadap Perda Pajak dan Retribusi yang dapat
mendorong iklim investasi.
Artinya dalam prioritas nasional, lanjut Horas, memang perlu
didorong. Bahkan bisa secara regulasi seperti termaktub pada pasal 118 ayat 2
turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu PP Nomor 35 Tahun 2023
tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah.
"Maka juga diperintahkan bahwa pemerintah sesuai PSN
dapat melakukan penyesuaian tarif pajak retribusi yang telah ditetapkan.
Walaupun sudah ada perda-nya tapi khusus untuk PSN bisa tentunya
dikecualikan," ungkapnya.
Sehinggga bupati ataupun wali kota sesuai dengan
kewenangannya, tidak memungut bea perolehan hak atas tanah atas PSN.
"Dalam artian pengenaan tarif menjadi nol persen," ucapnya.
Direktur Manajemen Risiko Holding Perkebunan, Muhammad Arifin
Firdaus menambahkan bahwa Kalimantan termasuk Kaltim bergerak dalam perkebunan
di bidang persawitan.
"Oleh karena itu, sosialisasi juga mendorong peremajaan
sawit rakyat, dengan luas sekisar 60 ribu hektare. Sosialisasi ini tentunya
sangat bermanfaat kepada industri perkebunan yang ada di Kaltim," imbuh
Arifin.
Sedangkan mengenai keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN),
menurutnya Arifin bisa menjadi peluang bagi perkebunann dalam PSN di Kaltim.
Sekaligus mencapai target atau tujuan hilirisasi.
"Hilirisasi sawit dan gula dibutuhkan karena untuk
energi terbaru. Kalau dari sawit itu biodiesel dan gula untuk bioetanol dalam
mendukung green corporation atau Indonesia hijau," tuturnya.
Sementara Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik menyebut adanya
kebijakan Pemerintah Pusat dan arahan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan
ruang relaksasi pajak dan retribusi bagi perusahaan-perusahaan yang
melaksanakan PSN.
"Tentunya kami berharap terutama pemerintah
kabupaten/kota yang selama ini menerima BPHTB, untuk bisa memahami pentingnya
memahami kebijakan ini sebagai stimulan agar terjadi percepatan pertumbuhan
sektor perkebunan yang berdampak pada ekonomi nasional," kata Akmal Malik.
Menurut Akmal Malik, adanya relaksasi pajak dan retribusi
tersebut akan membuat pendapatan daerah menjadi berkurang dalam jangka pendek.
Tetapi dampak positifnya akan sangat signifikan bagi daerah-daerah di Kaltim
dan bahkan Kalimantan.
"Kaltim dengan PAD hampir Rp11 triliun, kontribusi
perkebunan kita Rp27 miliar saja," tambahnya.
Pemprov Kaltim mendorong pemerintah kabupaten kota agar
memberikan ruang relaksasi kepada PTPN agar bisa optimal dalam meningkatkan
kinerjanya ke depan.
"Pemkab dan pemkot perlu memandang bahwa relaksasi
bukanlah sebuah kemunduran, tetapi menjadi katalisator pembangunan perekonomian
daerah," pungkasnya.
Di sisi lain, Region
Head PTPN IV Regional V Khayamuddin Panjaitan berharap, dengan dilakukannya
sosialisasi ini dapat menunjang suksesnya hilirisasi kedepannya, harapnya.
Komentar
Posting Komentar