Holding Perkebunan Nusantara Gandeng Pemerintah dan Aspekpir untuk Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat

 Jakarta - PTPN IV PalmCo, subholding dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), mendorong penguatan kemitraan antara perusahaan, pemerintah, dan asosiasi petani sawit untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun. Hal itu disampaikan dalam Forum Bisnis Kemitraan Aspekpir Indonesia yang berlangsung di Pekanbaru, akhir Agustus lalu.

Forum tersebut dihadiri jajaran manajemen PTPN IV yang ada di Riau, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono, Ketua Aspekpir Indonesia Setyono, perwakilan Pemerintah Provinsi Riau, pelaku usaha industri sawit, hingga perwakilan petani sawit.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, menegaskan komitmen perusahaan untuk mendukung peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani. Menurut dia, PalmCo tidak hanya berperan sebagai pembeli hasil panen (offtaker), tetapi juga sebagai penggerak ekosistem sawit dari hulu ke hilir.

“PalmCo berkomitmen menjadi mitra petani untuk memastikan keberlanjutan produktivitas dan kesejahteraan. Sejalan dengan visi kemandiran pangan dan penguatan petani, kami mendorong peremajaan sawit rakyat, penyediaan bibit unggul bersertifikat, hingga penguatan kelembagaan petani,” kata Jatmiko dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/9/2025) di Jakarta.

Hingga Juli 2025, PalmCo tercatat telah membantu penerbitan rekomendasi teknis untuk 14.520 hektar kebun, merealisasikan pencairan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) seluas 13.864 hektar dengan nilai lebih dari Rp831 miliar, serta melaksanakan penanaman di 10.628 hektar kebun sawit masyarakat. Perusahaan juga mendistribusikan 5,7 juta bibit unggul untuk mendukung peremajaan di lahan 40.000 hektar yang melibatkan lebih dari 20.000 petani.

Selain itu, PalmCo mendampingi 90 koperasi petani sawit di berbagai daerah dengan pelatihan teknis, administrasi, dan manajemen budidaya. Program sertifikasi minyak sawit berkelanjutan (RSPO) juga terus dijalankan. Hingga 2024, sertifikasi telah diterapkan di lahan 1.889  hektar yang melibatkan 869 kepala keluarga. “Semua pencapaian tersebut akan sulit diwujudkan tanpa kolaborasi dengan banyak pihak. Mulai dari petani dan lembaganya sendiri, hingga pemerintah maupun asosiasi,” sebutnya.

 

Untuk itu, Jatmiko berharap kolaborasi dapat semakin kuat yang dampaknya pada akselerasi PSR itu sendiri. “Saya mengajak seluruh kita untuk terus berkolaborasi. Menjaga komunikasi, menata koordinasi. Peningkatan produkitivitas sawit nasional adalah kunci. Tidak hanya bagi kemandirian pangan dan energi, tapi juga demi kesejahteraan petani yang kita dambakan,” imbuh Jatmiko.

Selaras dengan itu, SEVP Business Support PTPN IV Regional III, Bambang Budi Santoso, menekankan pentingnya sinergi lintas pihak untuk meningkatkan daya saing sawit nasional. “Penguatan ekosistem sawit tidak bisa berjalan sendiri. Perlu kolaborasi erat dengan pemerintah, asosiasi, dan pemangku kepentingan lain. Kami sudah membuktikannya” ujarnya.

Ia mencontohkan keberhasilan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Riau yang dimodernisasi sejak 2019. Melalui program ini, produktivitas kebun petani mitra meningkat signifikan. Pendapatan petani pun tercatat mencapai rata-rata Rp12 juta per bulan per kavling.

“Dampaknya bukan hanya pada kesejahteraan keluarga petani, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi desa secara lebih merata,” kata Bambang. Ia menambahkan, lebih dari 2.000 petani mitra kini tengah mempersiapkan diri memperoleh sertifikasi RSPO untuk memperkuat posisi mereka di pasar global.

Ketua Dewan Pengawas Aspekpir, Rusman Heriawan, mengapresiasi konsistensi PTPN IV dalam membangun kemitraan dengan petani. Ia menyebut komoditas sawit terbukti mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan di wilayah sentra produksi.

“Petani sawit sekarang jarang yang miskin. Itu fakta. Sawit telah mengangkat kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada penurunan kemiskinan nasional,” ujarnya.