Dari Kebun untuk Negeri, Holding Perkebunan Nusantara melalui PTPN I Wujudkan Akses Pendidikan di Pelosok

  JAKARTA -– Holding Perkebunan Nusantara melalui PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) terus menunjukkan komitmen dalam pemerataan hasil pembangunan, termasuk di sektor pendidikan. Di setiap kebun yang dibangun, BUMN perkebunan ini mendirikan sekolah sesuai kebutuhan masyarakat. Hingga kini, ratusan sekolah dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA telah berdiri di berbagai pelosok Tanah Air.

Direktur Utama PTPN I, Teddy Yunirman Danas, menyampaikan hingga saat ini mandat Pemerintah kepada PTPN I terus dirawat. Dalam bidang pendidikan, ratusan sekolah yang dibangun dengan biaya perusahaan telah mendidik dan melahirkan ribuan, bahkan jutaan lulusan dan sukses berbekal pendidikannya.

"Sejak awal berdiri, PTPN adalah pemegang mandat sebagai agent of changed, agent of development. Yakni, menjalankan misi pemerintah membuka pusat-pusat ekonomi baru di pelosok, membuka isolasi wilayah, membuka lapangan kerja, dan masih banyak lagi turunannya. Nah, salah satu peran strategis kami adalah membangun pendidikan. Itulah mengapa di setiap unit kerja kami buka sekolah. Ini misi transfer of knowledge sehingga masyarakat sekitar perusahaan bisa berpendidikan," kata Teddy Yunirman Danas, Selasa (12/8/25).

Teddy mengakui, seiring perkembangan, misi berangsur berubah. Saat ini, ketika misi awal relatif sudah tercapai, misi bisnis dengan orientasi kepada profit lebih dominan. Namun demikian, kata Teddy, misi sosial kemasyarakatan masih tetap dijalankan dan dijaga.

Pendirian ratusan sekolah di lokasi unit kerja PTPN I, diakui Teddy bukan tidak ada kepentingan perusahaan. Ia mengakui, para karyawan perusahaan, terutama yang bekerja di level strategis, umumnya memiliki tingkat pendidikan yang baik. Mereka dikirim ke kebun atau pabrik yang berada jauh di pedalaman dengan membawa keluarga. Sedangkan mereka sangat butuh sarana belajar formal yang berkualitas. Tak pelak, perusahaan berupaya mendirikan sekolah, merekrut guru berkualitas, dan menjalankan pembelajaran yang kompetitif.

"Memang kami juga punya kepentingan mendirikan sekolah tersebut. Anak-anak karyawan kan butuh sekolah. Sementara mereka tinggal di pelosok yang sebelumnya tidak ada fasilitas sekolah. Makanya kami bikin sekolah. Tetapi sebagai catatan, sekolah itu tidak eksklusif. Anak siapa saja, orang dari mana saja masyarakat umum, diterima sekolah di situ. Ini juga menjadi media akulturasi atau pertukaran budaya dalam interaksi sekolah sehingga masyarakat luar bisa bergaul sama dengan yang lain," tambah dia.

Dalam catatan manajemen, jumlah sekolah PAUD (pendidikan usia dini atau prasekolah) di seluruh unit kerja PTPN I dari Aceh sampai Sulawesi sebanyak 23 Unit. Untuk tingkat TK (Taman Kanak-Kanak) sebanyak 154 Unit. Tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 33 Unit, tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 10 Unit, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 5 Unit.

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris handoyo menambahkan, untuk sekolah tingakat PAUD dan TK yang didirikan perusahaan, pihaknya mengelola dengan pembiayaan dari perusahaan. Baik dari biaya operasional, gaji guru, hingga fasilitas belajar. Untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, perusahaan merintis pembangunan gedung sekolah di lahan milik perusahaan dan menyediakan fasilitas dasar. Setelah itu, pengelolaan sekolah diserahkan kepada pemerintah setempat dan berubah status menjadi sekolah negeri. "Kami memulai dengan membangun gedung dan menyediakan fasilitas dasar. Karyawan juga sukarela menjadi tenaga pengajar," jelas Aris.

Ia menambahkan bahwa seiring berjalannya waktu, sekolah-sekolah tersebut berkembang dan mendapatkan tambahan ruang kelas serta guru dari dinas pendidikan, sebelum dikelola yayasan perusahaan akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

Aris memandang penyediaan fasilitas pendidikan ini sebagai investasi jangka panjang yang akan menciptakan generasi terampil dan berdaya saing, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah